3.2. Teknik Analisis
Analisis EAFM merupakan salah satu pendekatan multiatribut, dengan pendekatan kepada gejala atau performa indikasi kondisi ekosistem perairan secara umum. Secara substansial, penilaian indikator EAFM merupakan sebuah sistem analisis multikriteria yang berujung pada penilaian indeks komposit untuk menentukan status pengelolaan perikanan yang menggunakan teknik Flag Modeling (Adrianto, Matsuda, and Sakuma, 2005). Analisis data diperlukan untuk mengetahui hubungan antara status performa pengelolaan saat ini berdasarkan data masing-masing indikator pada domain pemangku kepentingan dengan rekomendasi aksi pengelolaan perikanan yang akan disusun.
Saat ini sudah tersedia perangkat yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi EAFM secara umum maupun kondisi masing-masing domain EAFM, khususnya domain pemangku kepentingan, yaitu dengan menggunakan matrik penilaian indikator EAFM (sebagaimana terlampir). Secara detail, metode penghitungan nilai komposit pada indikator dan domain pemangku kepentingan dijabarkan sebagai berikut:
a. Sinergitas kebijakan/program/kegiatan lintas sektor
Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai komposit indikator (CI) sinergitas kebijakan/program/kegiatan lintas sektor adalah:
Dari 4 (empat) indikator pada domain pemangku kepentingan, nilai rangking indikator sinergitas kebijakan/program/kegiatan lintas sektor adalah yang paling tertinggi diantara indikator yang ada, yaitu dengan nilai 4. Dengan demikian bobot indikator tingkat sinergitas kebijakan pengelolaan perikanan memiliki nilai 57,1. Hal ini menunjukkan bahwa indikator sinergitas kebijakan/program/kegiatan lintas sektor paling besar pengaruhnya terhadap domain pemangku Kepentingan. Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai bobot (br) tingkat sinergitas kebijakan pengelolaan perikanan adalah:
b. Kapasitas pemangku kepentingan
Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai komposit indikator (CI) kapasitas pemangku kepentingan adalah:
Dari 4 (empat) indikator pada domain pemangku kepentingan, nilai rangking indikator kapasitas pemangku kepentingan adalah kedua terendah diantara indikator
yang ada, yaitu dengan nilai 2. Dengan demikian bobot indikator kapasitas pemangku kepentingan memiliki nilai 28.6. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kapasitas pemangku kepentingan paling kecil pengaruhnya terhadap domain pemangku kepentingan. Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai bobot (br) indikator kapasitas pemangku kepentingan adalah:
c. Orientasi kebijakan Pemerintah Daerah
Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai komposit indikator (CI) orientasi kebijakan Pemerintah Daerah adalah:
Dari 4 (empat) indikator pada domain pemangku kepentingan, nilai rangking indikator orientasi kebijakan Pemerintah Daerah adalah terendah di antara indikator yang ada, yaitu dengan nilai 1. Dengan demikian bobot indikator orientasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan perikanan memiliki nilai 14.3. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dukungan kebijakan terhadap pengelolaan perikanan terkecil pengaruhnya terhadap domain pemangku kepentingan. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai br adalah:
d. Kelembagaan pengelola perikanan skala lokal
Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai komposit indikator (CI) kelembagaan pengelola perikanan skala lokal adalah:
Dari 4 (empat) indikator pada domain pemangku kepentingan, nilai rangking indikator kelembagaan pengelola perikanan skala lokal adalah kedua teringgi diantara indikator yang ada, yaitu dengan nilai 3. Dengan demikian bobot indikator kelembagaan pengelola perikanan skala lokal terhadap pengelolaan perikanan memiliki nilai 42,9. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kelembagaan pengelola perikanan skala lokal terhadap pengelolaan perikanan kedua terbesar pengaruhnya terhadap domain pemangku kepentingan. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai br adalah:
Setelah mendapatkan nilai CI1, CI2, dan CI3, status domain pemangku kepentingan dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai komposit indikator, dengan rumus berikut:
Nilai CD7 yang diperoleh, digunakan untuk menganalisis flag status kondisi domain pemangku kepentingan dalam kerangka implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di perairan darat. Adapun kriteria flag status untuk domain pemangku kepentingan dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu:
Tabel 1. Kriteria Flag Status Domain Pemangku Kepentingan
Setelah mendapatkan seluruh nilai CD, maka langkah selanjutnya adalah menentukan flag status kondisi pengelolaan perikanan di suatu ekosistem perairan darat, yaitu dengan menghitung agregat dari seluruh nilai komposit domain EAFM menggunakan rumus berikut:
Adapun kriteria flag status kondisi pengelolaan perikanan di suatu ekosistem perairan darat yang dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
Tabel 2. Kriteria Flag Status Kondisi Pengelolaan Perikanan
Catatan:
-
Untuk melakukan penilaian masing-masing indikator pada setiap domain maka ada 2 (dua) faktor yang menentukan nilainya, yaitu bobot dan score. Bobot adalah dari seperangkat indikator dalam domain yang sama diurutkan tingkat kepentingannya mulai dari yang tinggi hingga kepada yang rendah dengan jumlah total 100% (maksimum 1). Adapun score menggunakan skala likert 1 sampai 3, yaitu 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi.
Secara singkat, penilaian indikator EAFM yang digunakan dalam proses input dan analisis data domain pemangku kepentingan dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Tabel 3. Penilaian Indikator EAFM
Indikator |
Kriteria |
nr |
br |
nk |
CI |
||
Sinergitas kebijakan/program/ kegiatan lintas sektor |
1 = |
Sektor terkait memiliki kebijakan/program/kegiatan di perairan darat tetapi kontradiktif dengan upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan |
4 |
40 |
2 |
320 |
|
2 = |
Sektor terkait memiliki kebijakan/program/kegiatan di perairan darat tetapi belum mendukung upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan |
||||||
3 = |
Sektor terkait memiliki kebijakan/program/kegiatan di perairan darat dan mendukung upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan |
||||||
Kapasitas pemangku kepentingan` |
1 = |
Tidak ada upaya peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan |
2 |
33 |
2 |
132 |
|
2 = |
Ada upaya peningkatan kapasitas SDM tetapi belum mendukung upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan |
||||||
3 = |
Ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang mendukung upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan |
||||||
Orientasi kebijakan Pemerintah Daerah |
1 = |
Tidak ada program/kegiatan/anggaran untuk mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan |
1 |
25 |
2 |
50 |
|
2 = |
Ada program/kegiatan/anggaran untuk mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, tetapi sangat terbatas ketersediaan |
||||||
3 = |
Program/kegiatan/anggaran sangat mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan |
||||||
Kelembagaan pengelola perikanan skala lokal |
1 = tidak ada kelembagaan pengelola perikanan 2 = ada kelembagaan pengelola perikanan lokal tetapi belum berjalan efektif 3 = ada kelembagaan pengelola perikanan lokal yang sudah berjalan efektif |
3 |
100 |
2 |
600 |
||
CD7 :. |
1102 |
Catatan:
-
Untuk melakukan penilaian masing-masing indikator pada setiap domain maka ada 2 (dua) faktor yang menentukan nilainya, yaitu bobot dan score. Bobot adalah dari seperangkat indikator dalam domain yang sama diurutkan tingkat kepentingannya mulai dari yang tinggi hingga kepada yang rendah dengan jumlah total 100% (maksimum 1). Adapun score menggunakan skala likert 1 sampai 3, yaitu 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi.
Berdasarkan penghitungan nilai CD7 tersebut diatas, diketahui flag status domain pemangku kepentingan berwarna kuning atau dalam kondisi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi domain pemangku kepentingan setempat sudah menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan, tapi belum optimal, sehingga perlu ditetapkan rencana strategis untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kondisi domain dan indikator yang ada
No Comments