Advanced Search
Search Results
303 total results found
1. Cimandiri River
Cimandiri is the main river where most of glass eel production are taken place. It contributes around 78% of the total glass-eel atchment (Fig. 2). Based on this condition, MFO and local communities & fishers hope that the stocking will be taken place in Ciman...
2. Cileutuh River
Cileutuh River is one of major river in Sukabumi where eel fisheries are practiced. Except for the estuary area, access to Cileutuh river is generally difficult due to its terrain. Kp. Nyalindung is one of very few places next to the river that can be directly...
3. Cikarang River
There is only one location that was assessed in Cikarang River, which is Kp. Cikululu. Based on data in 2018, this river produces the east amount of glass-eel compared to another major river in Sukabumi District. Similar to Cileutuh River, direct road access t...
4. Cikaso River
Cikaso is one of the major rivers in Sukabumi where eel fisheries practices are also taken place. This river produced second highest glass-eel production in Sukabumi. However, glass-eel fisheries in this river are highly depended on “Bugel”; a unique sand dun...
Scoring Analysis
Risk Analysis
Risk Mitigation & Recommendation
a. Risk Mitigation 1. Adaptation process should be conducted prior to releasement to ensure that the eels are prepared enough to be released in new environment. This adaptation process includes 2 activities: food adaptation and environmental acclimatization. ...
Kata Pengantar
Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat tersusun Modul Bimbingan Teknis Penilaian Indikator Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem atau Ecosystem Approach to Fishe...
1.1. Gambaran Umum
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, mengklasifikasikan perairan darat ke dalam sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Perikanan Darat meliputi wilayah untuk pena...
1.2. Deskripsi
Penilaian indikator EAFM di perairan darat merupakan tahap awal dalam tahapan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat, guna merumuskan rencana strategis yang berisi isu dan permasalahan, tujuan, sasaran, dan rencana aksi pengelolaan...
Kata Pengantar
Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat tersusun Modul Bimbingan Teknis Penilaian Indikator Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem atau Ecosystem Approach to Fishe...
1.3. Tujuan
Pembelajaran Modul X – Domain Pemangku Kepentingan EAFM di Perairan Darat bertujuan agar: Peserta Bimtek mengetahui pengertian indikator di dalam domain pemangku kepentingan meliputi tingkat Sinergitas kebijakan/ program/ kegiatan lintas sektor, kapasitas...
1.4. Definisi
Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Alat Penangkapan Ikan yang Diperbolehkan adalah alat, alat bantu, dan/atau bahan penangkapan ikan yang tida...
Daftar Pustaka
Adrianto L., Habibi A., Fahrudin A., Azizy A., Sussanto H.A., Musthofa I., Kamal M.M., Wisudo S.H., Wardiatno Y., Raharjo P., dan Nasution Z. 2014. Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Berpendekatan Ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Ja...
4.1. Monitoring dan evaluate
Pemantauan harus dilakukan selama pelaksanaan rencana EAFM. Frekuensi kegiatan pemantauan akan bergantung pada indikator, sebagai contoh yaitu: beberapa indikator perlu dipantau setiap bulan, beberapa musiman, dan beberapa tahunan. Pemantauan memungkinkan pen...
3.1. Strategi Komunikasi
Ketika rencana EAFM telah disepakati, maka harus segera diimplementasikan sesegera mungkin untuk memanfaatkan niat dan momentum yang baik. Untuk mengimplementasikan pengaturan pengelolaan bersama (co-management) yang disepakati, maka penting untuk memformalkan...
2.1. Sinergitas Kebijakan/Program/Kegiatan Lintas Sektor
Definisi tingkat sinergitas kebijakan pengelolaan perikanan adalah tingkat keterpaduan dan keselarasan kebijakan yang diimplementasikan dalam program/kegiatan antar lembaga/unit kerja/sektor dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, baik pusat maupu...
3.2. Cek realitas 2
Cek realitas 2 mempertimbangkan prinsip-prinsip utama EAFM yang telah diperkenalkan sebelumnya, serta beberapa indikator yang mendukung pengelolaan lingkungan. Hal Ini menekankan perlunya adanya kerangka hukum yang efektif; kepatuhan dan penegakan yang efektif...
2.2. Kapasitas Pemangku Kepentingan
Definisi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan adalah upaya-upaya konstruktif yang dilakukan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Pengukuran indikator kapasitas pemangku kepentingan dilakukan untuk mengukur peningka...
2.1. Mengembangkan Tujuan, Indikator Keberhasilan, dan Tolok Ukur
A. Mengembangkan Tujuan Berdasarkan isu prioritas EAFM yang ditentukan melalui Modul 2 Sub-bab 2.5, dapat dikembangkan tujuan yang akan dicapai untuk masing-masing domain EAFM. Untuk mengukur pencapaian pada setiap tujuan, maka ditetapkan indikator keberhasil...