Advanced Search
Search Results
640 total results found
Module 6 Fish Resources Domain (eng)
Ecosystem Approach to Fisheries Management Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem This module was published as a result of the work of Indonesian fisheries stakeholders, the Directorate of Fish Resources Management, the Ministry of Maritime Affa...
Module 7 Social Domain (eng)
Ecosystem Approach to Fisheries Management This module book was published as a result of the work of Indonesian fisheries stakeholders, the Directorate of Fish Resources Management, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia...
Module 8 Economic Domain (ENG)
This module was published as a result of the work of Indonesian fisheries stakeholders, the Directorate of Fish Resources Management, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Indonesian Republic, and the IFish Project Food and Agriculture Organiza...
Module 9 Governance Domain (ENG)
Ecosystem Approach to Fisheries Management Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem This module was published as a result of the work of Indonesian fisheries stakeholders, the Directorate of Fish Resources Management, the Ministry of Maritime Affa...
Module 10 Stakeholder Domain (ENG)
Ecosystem Approach to Fisheries Management Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem This module was published as a result of the work of Indonesian fisheries stakeholders, the Directorate of Fish Resources Management, the Ministry of Maritime Affa...
PERATURAN DESA TELUK PMAN TIMUR KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR NOMOR: 01 TAHUN 2023
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT
KEPUTUSAN DAMANG DUSUN HILIR NOMOR 35/KDH/III-2023
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI ADAT DANAU MENGKATIP MATEI
Village Regulations (Peraturan Desa)
Peraturan Desa untuk mendukung pengelolaan perikanan perairan darat
MATERI PELATIHAN BUDIDAYA PATIN
Diklat E-learning
IFish Press Release
Brochure
1.1. Gambaran Umum
Pengelolaan dan pemanfaatan perairan darat dilakukan berdasarkan pada tata aturan, tata nilai yang mengatur tentang posisi fungsi dan peran setiap pemanfaat sumber daya yang ada di dalamnya, sesuai kaidah, kesepakatan, dan peruntukan yang semest...
1.2. Deskripsi
Penilaian indikator EAFM di perairan darat merupakan tahap awal dalam tahapan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat, guna merumuskan rencana strategis yang berisi isu dan permasalahan, tujuan, sasaran, dan rencana aksi pengelolaan...
1.3. Tujuan
Pembelajaran Modul IX – Domain Tata Kelola EAFM di Perairan Darat bertujuan agar: Peserta Bimtek mengetahui bagaimana mengidentifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, kelengkapan aturan hukum, kearifan lokal, mekanisme pengambi...
1.4. Definisi
Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Alat Penangkapan Ikan yang Diperbolehkan adalah alat, alat bantu, dan/atau bahan penangkapan ikan yang tida...
2.1. Fluktuasi muka air
Definisi fluktuasi muka air dalam petunjuk teknis ini adalah perubahan volume air pada suatu perairan darat. Pada lingkungan sumber daya ikan di perairan darat, fluktuasi muka air umumnya berkaitan dengan perubahan musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, y...
2.1. Pencemaran
Definisi pencemaran fisika dan kimia dalam petunjuk teknis ini adalah nilai hasil pengukuran terhadap beberapa parameter fisika dan kimia yang merupakan parameter kunci kualitas perairan. Pengukuran indikator pencemaran fisika dan kimia dilaksanakan untuk meng...
2.3. Sempadan dan kawasan litoral
Definisi sempadan dan/atau kawasan litoral adalah kawasan tertentu di sekeliling perairan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi perairan. Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar k...
2.4. Daerah larangan penangkapan ikan
Definisi daerah larangan penangkapan ikan adalah kawasan perlindungan bagi sumber daya ikan untuk melangsungkan siklus hidupnya dan/atau berkembang biak secara alami. Daerah larangan penangkapan ikan dikenal juga dengan nama lokal seperti reservat, lubuk laran...
2.5. Modifikasi lingkungan
Definisi modifikasi lingkungan adalah perubahan fisik perairan oleh manusia, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan aliran, terganggunya ruaya ikan, dan/atau kerusakan/kehilangan kawasan sempadan. Pengukuran indikator modifikasi lingkungan dilaksanakan untu...
2.6. Pendangkalan
Definisi pendangkalan adalah berkurangnya daya tampung air dari suatu perairan, baik karena faktor alami (bencana alam, longsor dan lain sebagainya) maupun faktor buatan (aktivitas manusia). Pendangkalan umumnya terjadi akibat adanya sedimentasi, sedangkan pen...
2.1. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Perikanan yang Bertanggung Jawab
Definisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam petunjuk teknis ini adalah tingkat kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, baik berupa aturan main yang formal maupun tidak form...
2.2. Kelengkapan Aturan Hukum
Definisi kelengkapan aturan hukum dalam petunjuk teknis ini adalah ketersediaan aturan hukum atau regulasi dalam kerangka pengelolaan perikanan di perairan darat. Pengukuran indikator kelengkapan aturan hukum dilakukan untuk mengetahui kapasitas suatu daerah d...
2.3. Kearifan Lokal
Definisi kearifan lokal dalam petunjuk teknis ini adalah penerapan hukum-hukum sosial/adat yang telah disepakati dan berlaku di masyarakat. Pengukuran indikator kearifan lokal dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian implementasi hukum non-formal dengan pri...
2.7. Habitat penting
Definisi habitat penting adalah daerah pemijahan (spawning ground), daerah asuhan (nursery ground), dan daerah mencari makan (feeding ground) bagi sumber daya ikan secara alami dan turun temurun. Pengukuran indikator habitat penting dilaksanakan untuk mengetah...
2.4. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Definisi mekanisme pengambilan keputusan dalam petunjuk teknis ini adalah cara yang ditempuh oleh suatu komunitas perikanan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan, termasuk penyelesaian sengketa atau penindakan pelanggaran perika...
2.5. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem
Definisi Kebijakan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem Pengelolaan Perikanan, dapat berupa Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berdasarkan Jenis Ikan atau Rencana Strategis Unit Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem. RPP sebagaimana tertuang dalam Pera...
3.1. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penilaian indikator EAFM pada domain Tata Kelola dapat menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan maupun data sekunder dari referensi yang tersedia. Wawancara dilakukan setelah menentukan responden terpilih d...
1.1. Gambaran umum
Lingkungan sumber daya ikan menurut UU Perikanan No. 9 tahun 2009 tentang Perikanan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan karakter penggunanya. Fisi...
1.2. Deskripsi
Penilaian indikator EAFM di perairan darat merupakan tahap awal dalam tahap pengimplementasian Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI perairan darat, guna merumuskan rencana strategis yang berisi isu dan permasalahan, tujuan, sasaran, dan rencana aksi pengelo...
3.2. Teknik Analisis
Analisis EAFM merupakan salah satu pendekatan multi atribut, dengan pendekatan kepada gejala atau performa indikasi kondisi ekosistem perairan secara umum. Secara substansial, penilaian indikator EAFM merupakan sebuah system analisis multikriteria yang berujun...